Pakar Hukum Pidana: Politik Uang Dasar untuk Korupsi

Republika Online
Republika Online - Wed, 19 Mar 2014 15:06
Viewed: 137
0
Thumbs Up
Thumbs Down
Pakar Hukum Pidana: Politik Uang Dasar untuk Korupsi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, menyatakan politik uang merupakan asal mula terjadinya tindak pidana korupsi. Caleg pada mulanya memberikan uang kepada konstituen. Harapannya, mereka mencoblos nomor urut atau parpol yang mendukung si pemberi uang. Ketika nanti terpilih, si caleg berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan kembali uang yang dulu pernah diberikan ke konstituen. Caranya dengan bermain proyek. "Mereka menyebutnya menggoreng proyek," jelasnya. Misal, ada proyek pembangunan jalan di sebuah daerah. Si caleg yang sudah terpilih menyodorkan perusahaan untuk ikut tender di sebuah kementerian. Caleg tersebut mendorong atau menekan panitia lelang agar memenangkan perusahaan itu untuk menang. "Kalau berhasil maka akan dapat keuntungan beberapa persen dari nilai proyek," imbuhnya. Jadi politik uang membuat sebuah lingkaran atau mata rantai tersendiri. Awalnya memberikan uang kepada konstituen. Kemudian berkembang menjadi mencari uang melalui proyek. Hal itu dinilainya bisa menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang diberikan kepada konstituen. Dia menyatakan politik uang masih sulit untuk dibuktikan. Pelaku politik uang sangat leluasa beraksi. Jika ingin hal ini ditindaklanjuti, jelas Akhiar, maka harus ada perangkat hukum yang jelas dan tegas mengatur politik uang.
Stock & Forex
Update: 27/11/2014 21:14
Source: Yahoo
* Quotes delayed
MEDIA COVERAGE
Kompas
Detikcom
Liputan6
Tempo
OkeZone
KabarBisnis
TeknoJurnal
GoodNewsFromIndonesia
WartaKotaLive
TDWClub
IndonesiaKreatif
DailySocial
TheJakartaPost
BisnisIndonesia
Bloomberg
Reuters
CrackBerry
Yahoo
CBSMoneyWatch
MarketWatch
AFP
AboutDotCom
CentroOne
DreamersRadio