Mendagri: Pindah Partai, Anggota DPRD Harus Mundur

Republika Online
Republika Online - Mon, 08 Jul 2013 13:12
Mendagri: Pindah Partai, Anggota DPRD Harus Mundur
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD yang mencalonkan diri kembali sebagai anggota legislatif tetapi telah pindah partai harus mundur dari jabatannya. Proses pengunduran diri paling lambat dan harus sudah diurus sebelum pengumuman Daftar Caleg Tetap (DCT) 1 Agustus mendatang.

Instruksi tersebut termuat lewat Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Kemendagri Nomor 161/3294/Sj tertanggal 24 Juni 2013. Surat trsebut ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Tanah Air, termasuk pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, DPR Aceh, DPR Papua, serta DPR Papua Barat.

Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan, sesuai ketentuan Pasal 102 ayat 2 PP 16/2010 ditegaskan antara lain, anggota DPRD diberhentikan antarwaktu apabila menjadi anggota parpol lain. "Apabila pimpinan parpol yang bersangkutan enggan mengusulkan pemberhentian antarwaktunya, maka anggota DPRD yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD demi mengakomodasi hak politiknya dalam mencalonkan diri pada pemilu 2014 dengan parpol lain," katanya, Senin (8/7).

Menurut Mendagri, proses pemberhentian atau pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPRD, seharusnya dilakukan atas dasar usulan dari partai politik yang mengusung. Namun, seringkali parpol tidak menyampaikan usulan kepada ketua DPRD. Sementara ketua DPRD juga tidak secara aktif melakukan proses PAW terhadap anggota yang sudah menjadi caleg dari partai berbeda.

Mendagri pun minta para gubernur, bupati dan wali kota untuk aktif menyampaikan rujukan terkait keberadaan anggota DPRD yang masih terdaftar padahal mencalonkan diri lewat partai lain. "Kami berikan batas waktu 14 hari kerja sejak surat itu diedarkan. Hal itu kami harapkan dapat secepatnya diproses," tambahnya.

Apabila dalam jangka waktu 14 hari tersebut pimpinan parpol tidak juga mengirimkan usulan pemberhentian, lanjut Mendagri, maka pimpinan DPRD dapat mengusulkan pemberhentian antarwaktu kepada Mendagri melalui gubernur untuk anggota DPRD provinsi. Serta kepada gubernur melalui bupati-wali kota dan selanjutnya diresmikan PAW-nya.

"Supaya proses itu tidak perlu menunggu pengusulan pemberhentian dari partai lama. Lantas kami buat surat edaran agar gubernur, bupati-wali kota serta ketua DPRD aktif," ujarnya.