Pemkot Buka Layanan Urus Akta Kelahiran di Balai Kota

CENTROONE
CENTROONE - Fri, 10 May 2013 20:21
Dilihat: 626
0
Thumbs Up
Thumbs Down
Pemkot Buka Layanan Urus Akta Kelahiran di Balai Kota
Surabaya - Warga yang belum mengurus akta kelahiran, bisa memanfaatkan pelayanan di rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-720. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Surabaya, akan membuka layanan administrasi kependudukan di Balai Kota sejak 13-17 Mei 2013. Pelayanan itu bisa diikuti warga sejak pukul 08.00 sampai pukul 15.00.

Selain memfokuskan pada pengurusan akta kelahiran, dinas itu juga tetap melayani perekaman data e-KTP. Alasan memfokuskan pada pelayanan pengurusan akta kelahiran, Kepala Dispenduk Capil Surabaya Suharto Wardoyo, karena berdasar data yang dihimpun sampai akhir April 2013, jumlah penduduk Surabaya yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 988.699 jiwa, atau 49,12 persen dari total penduduk.

"Masih banyak warga yang belum mengantongi akta kelahiran. Itulah yang menjadi target kami saat ini," ujar Anang, sapaan akrabnya.

Bagi warga yang hendak mengurus akta kelahiran bisa langsung datang ke balai kota dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Seperti surat keterangan kelahiran asli dari dokter/bidan/dan atau penolong kelahiran yang diketahui RT, RW dan lurah, fotocopy akta nikah orang tua yang dilegalisir, fotocopy KTP dan KK orang tua, serta fotocopy KTP dua orang saksi yang mengetahui peristiwa kelahiran.

"Sebelumnya, pemohon tentu harus mengisi dan menanda tangani blanko F-2.01 yang bisa didapat di kelurahan. Dan jangan lupa, peristiwa kelahiran harus terjadi di Surabaya," imbuhnya.

Setelah tujuh hari dari waktu pengurusan (jam kerja), warga sudah bisa mengambilnya di kantor Dispenduk Capil Surabaya, Jl Manyar Kertoarjo 6.

Terkait denda keterlambatan yang kabarnya sudah dihapus melalui surat edaran Mahkamah Agung 1/2013 tentang Pencabutan Surat Edaran MA 6/2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif, menurut Anang, putusan itu hanya menghapus kewajiban pemohon mengurus melalui penetapan Pengadilan Negeri. Sementara dendanya tetap berlaku.

"Ini yang mungkin banyak disalah artikan masyarakat. Jadi bedanya, kini masyarakat yang terlambat mengurus akta kelahiran tak perlu lagi melalui penetapan PN. Tapi, bisa langsung ke Dispenduk Capil. Dengan begitu, pengurusan jadi lebih mudah," jelas Anang.

Oleh: Windhi Ariesman - Editor: Vivi Irmawati

Saham & Valas
Update: 24/10/2014 00:08
Sumber: Yahoo
* Harga tertunda
CAKUPAN MEDIA
Kompas
Detikcom
Liputan6
Tempo
OkeZone
KabarBisnis
TeknoJurnal
GoodNewsFromIndonesia
WartaKotaLive
TDWClub
IndonesiaKreatif
DailySocial
TheJakartaPost
BisnisIndonesia
Bloomberg
Reuters
CrackBerry
Yahoo
CBSMoneyWatch
MarketWatch
AFP
AboutDotCom
CentroOne
DreamersRadio